JAKARTA|VIVATIMUR.COM – Komisi X DPR RI bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menggelar Rapat Kerja untuk membahas realisasi APBN tahun 2020, persiapan program dan kegiatan Kemenparekraf RI, serta pendalaman pembahasan anggaran pariwisata 2021, khususnya terhadap pembangunan destinasi prioritas dan desa wisata, Selasa (261/2021).
Pada rapat kerja kali ini, Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI menerima berbagai masukan dari Anggota Komisi X DPR RI terutama dalam aspek pembangunan destinasi-destinasi prioritas, pelaksanaan kegiatan pariwisata di masa pandemi Covid-19, pengembangan desa wisata, serta aspek-aspek yang menyangkut kelangsungan ekonomi kreatif di tengah masyarakat.
Dr. Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan NTT 1 yang di dalamnya termasuk destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo, menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi pemerintah pusat melalui Badan Otorita Pariwisata (BOP) dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya pemerintah daerah.
Andreas Hugo Pareira menyayangkan selama ini kolaborasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah terutama di daerah destinasi wisata super prioritas. Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrasturktur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di destinasi wisata super prioritas seringkali dipandang masyarakat sebagai kantong (enclave) kemewahan wisata yang dibangun oleh pemerintah pusat di tengah wilayah-wilayah yang relatif miskin.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat dengan turut melibatkan pemerintah daerah di dalam perencanaan serta penganggaran program-program pengembangan destinasi super prioritas.
Selanjutnya, Andreas juga menyampaikan pentingnya pengembangan destinasi secara terintegrasi agar manfaat yang dihasilkan oleh pengembangan destinasi wisata super prioritas dapat dirasakan oleh wilayah di sekitarnya.
Terkait dengan hal tersebut, Andreas mengambil contoh Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan wilayah destinasi yang terintegrasi dengan daerah lain yaitu pulau Flores, Lembata, Alor, dan Bima (Floratama). Keberadaan Labuan Bajo seharusnya juga sebagai pintu masuk atau “hub” Flores-Lembata-Alor dan Bima (Floratama).
Hal tersebut disampaikan Andreas mengingat besarnya potensi pariwisata di Pulau Flores dan sekitarnya seperti Pantai Lariti di pulau Bima, Liang Bua di Manggarai, Taman Laut 17 Pulau di Riung Ngada, Teluk Maumere di Sikka, sampai Taman Laut Pantar di wilayah Lembata-Alor. Oleh karena itu, ia berharap pengembangan destinasi super prioritas di Labuan Bajo dapat berkolaborasi lebih jauh dengan pemerintah 10 kabupaten di Pulau Flores dan pemerintah Kabupaten Bima NTB agar pengembangan destinasi pariwisata terintegrasi dapat segera terwujud.
Selanjutnya, Andreas juga menyampaikan agar Kemenparekraf berkoordinasi dengan Daerah untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pariwisata untuk pengembangan destinasi terintegrasi Floratama.
Ia berharap, melalui penggunaan DAK serta anggaran BOP Labuan Bajo Flores yang mencapai 107,6 Miliar rupiah dapat melibatkan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pengembangan pariwisata terintegrasi. Tidak luput, Andreas juga mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk terus mengembangkan sistem big data pariwisata secara nasional sebagai upaya pemerintah dalam memajukan industri pariwisata nasional. (*/Bata)
